Ketika nepotisme menjadi penyakit kanker

“Apabila sesuatu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggu saat kehancurannya” (HR. Bukhari).

“Akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Ketika itu pendusta dibenarkan sedangkan orang yang jujur malah didustakan, pengkhianat dipercaya sedangkan orang yang amanah justru dianggap sebagai pengkhianat. Pada saat itu Ruwaibidhah berbicara.” Ada yang bertanya, “Apa yang dimaksud Ruwaibidhah?“. Beliau menjawab, “Orang bodoh yang turut campur dalam urusan masyarakat luas.” (HR. Ibnu Majah)

Kedua hadist diatas memberi peringatan bahwa islam mengajarkan profesionalitas berdasarkan kemampuan dan kompetensi dalam menjalankan suatu pekerjaan, bukan berdasarkan politik balas budi ataupun ikatan kekeluargaan alias nepotisme. Fenomena yang berkembang di negara kita saat ini adalah upaya-upaya melanggengkan kekuasaan melalui politik kroni dan keluarga. Jika seseorang menjadi pejabat maka dapat dipastikan keluarga, sanak familiy, dan tim sukses akan mendapat porsi besar dalam lingkaran kekuasaan.

Nepotisme dalam konteks apapun adalah dosa besar yang diharamkan semenjak kelahiran bayi reformasi lebih dari satu dasawarsa silam. Akan tetapi jamak terlihat bahwa praktik nepotisme kembali akrab dan lazim dilakukan dalam lingkaran kekuasaan negeri ini. Ironisnya, tidak seperti kolusi apalagi korupsi, praktik nepotisme tidak pernah ditindak secara tegas dan terus tumbuh subur di berbagai kehidupan masyarakat.

Tuduhan ini terbukti bukan isapan jempol. Tengok saja struktur kepengurusan partai politik di Indonesia. Beberapa partai politik besar, diakui atau tidak, menampakkan keterkaitan anggota keluarga dalam jabatan-jabatan penting. Memang para anggota keluarga yang terlibat itu tidak sedikit yang menunjukkan kualitas yang mumpuni. Dengan latar belakang pendidikan luar negeri namun minim pengalaman politik, para “kader titipan” ini seringkali melakukan loncatan karier melampaui para kader senior yang telah mengabdi lama kepada partai. Banyak kasus yang menyakiti rasa keadilan di masyarakat terkait nepotisme ini. Dalam rekrutmen PNS yang diatur daerah, peluang ini seringkali dimanfaatkan oleh kepala daerah untuk melakukan politik balas budi pada tim suksesnya.  Era demokrasi hanya menjadi kamuflase, sistem pemerintahan sebenarnya kembali pada jaman kerajaan dimana kekuasaan didasarkan pada garis keturunandan kekeluargaan.

Dalam berbagai catatan dapat disimpulkan bahwa praktik nepotisme lazim dilakukan oleh para penguasa untuk melegitimasi dan melestarikan kekuasaannya. Para penguasa lebih percaya pada ikatan keluarga daripada kemampuan seorang politikus karier. Walaupun para kerabat tidak memiliki pengalaman di bidang politik yang cukup, loyalitas menjadi alasan utama penguasa memilih anggota keluarga untuk duduk dalam lingkaran kekuasaan.

Pada sisi lain, anggota keluarga penguasa pun memanfaatkan peluang emas untuk duduk dalam jabatan-jabatan strategis. Mereka lebih memilih jalan pintas untuk masuk dalam lingkaran kekuasaan daripada berakarier dari bawah, menimba pengalaman, dan mematangkan karakter sampai akhirnya pantas disebut politikus yang berpihak kepada rakyat.

Ya begitulah. Ketika praktik neoptisme lazim dilakukan dapat dipastikan yang diperjuangkan penguasa bukanlah kesejateraan rakyat tetapi kepentingan untuk mempertahankan kekuasaan. Ketika nepotisme menjadi kanker di masyarakat, menggerogoti kesejahteraan dan rasa keadilan masyarakat maka selama itulah bangsa ini masih belum terlepas dari belenggu penjajahan, penjajahan yang dilakukan bangsa sendiri.

Beberapa bagian di kutip dari : http://sosbud.kompasiana.com/2010/04/12/nepotisme-keluarga-dan-dunia-politik/